Metode Belajar

Pengaruh Metode Permainan Kartu dalam Keberhasilan prestasi Siswa

Ada berbagai macam metode pembelajaran yang digunakan guru agar siswa dapat memahami materi pelajarannya. Salah satu metode yang mudah, menyenangkan, aktif adalah permainan kartu.

Metode permainan kartu ini dapat di pakai di semua mata pelajaran, baik bahasa, pengetahuan sosial atau alam. metode ini membantu siswa untuk belajar menghafal.

Cara metode permainan kartu ini adalah guru membuat satu pertanyaan pada kartu seukuran kartu kesempatan atau dana umum pada monopoli, dan jawabannya pada kartu yang lain. buat sepasang pertanyaan plus jawaban pada kartu yang berbeda. Kemudian di acak .

Olimpiade matematika

Foto Siswa yang masuk 10 besar olimpiade matematika muhammadiyah se jawa timur.

Belajar Dari Kebijakan Pendidikan Tempo Doeloe

BELAJAR DARI KEBIJAKAN PENDIDIKAN
TEMPO DOELOE

Oleh Suparlan *)

Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan; tapi lihatlah sekitarmu dengan penuh kesadaran
(James Thurber)

Siapa yang tidak dapat memberikan lebih banyak daripada yang ia terima
adalah nol besar dan telah lahir dengan sia-sia
(Multatuli)

Semua keberhasilan agenda reformasi pendidikan,
pada akhirnya ditentukan oleh unsur yang berada di front terdepan, yaitu guru. Hak-hak guru sebagai pribadi, pemangku profesi keguruan, anggota masyarakat, dan warga negara yang selama ini terabaikan, perlu mendapat prioritas dalam reformasi
(Mohammad Surya, Ketua Umum PB PGRI)

Pertama-tama penulis perlu mengucapkan terima kasih kepada almarhum Dedi Supriadi yang telah berhasil menjadi editor penulisan buku Guru di Indonesia, yang penulisan buku itu didukung sepenuhnya oleh Direktorat Tenaga Kependidikan. Di dalam buku itu telah dibahas cukup lengkap tentang sejarah kebijakan pendidikan di Indonesia sejak zaman kolonial sampai dengan era reformasi. Tulisan Dedi Supriadi dalam bab pendahuluan buku itu telah mengingatkan kembali keinginan penulis untuk mempelajari tentang kaitan antara masalah rendahnya mutu pendidikan di negeri tercinta ini dengan kebijakan pendidikan yang telah diambil selama ini.

Mungkinkah kebijakan pendidikan di negeri ini salah arah dan sasaran? Itulah pikiran-pikiran yang kadang muncul di benak penulis sejak lama. Bahkan sejak penulis berada di Malaysia hampir selama lima tahun dengan banyak informasi tentang ragam kebijakan pendidikannya.

Dua macam kutub kebijakan pendidikan

Dedi Supriadi telah mengambil kesimpulan bahwa kebijakan pendidikan yang pernah diambil pada setiap masa selalu diharapkan pada dua kutub yang berlawanan. Pertama, kebijakan pendidikan elitis. Kebijakan pendidikan elitis adalah kebijakan yang arah dan sasarannya terbatas untuk kepentingan orang-orang yang terbatas, misalnya kaum priyayi. Hal itu diambil karena berbagai macam pertimbangan. Mungkin pertimbangann dana, mungkin aspek teknis pelaksanaan, aspek politis, dan aspek lainnya. Kebijakan tentang Sekolah Rendah pada masa kolonial, sebagai contoh, lebih diperuntukkan bagi kaum priyayi, bukan untuk semua rakyat pribumi (inlander). Melalui kebijakan inilah Ki Hajar Dewantara memperoleh kesempatan dapat bersekolah di ELS, atas jasa baik Tuan Abendanon. Kebijakan ini telah dipertanyakan oleh Ki Hajar Dewantara, yang ketika itu masih berumur sekitar 7 tahun. ”Mengapa Sariman (teman bermain Ki Hajar Dewantara) tidak dapat ikut sekolah, Ayahanda?”, tanya Suwardi Suryaningrat kepada Ayahanda. ”Sariman itu orang kebanyakan. Jadi ia tidak boleh bersekolah seperti kamu”, begitulah kira-kira jawab RM. Suryaningrat kepada putranya Suwardi. Meski akhirnya Ki Hajar Dewantara masuk juga ke sekolah itu bersama dengan anak orang-orang Belanda, dalam benaknya terbesit rasa ketidakadilan. Ki Hajar Dewantara bersumpah untuk membantu pendidikan Sariman dan rakyat jelata seperti Sariman, dan janji itulah yang telah terwujud dengan Perguruan Taman Siswa, dan sebagai Bapak Pendidikan Nasional.

Ya, kebijakan pendidikan seperti itulah yang dimaksud dengan kebijakan pendidikan elitis. Ketika itu, Belanda tidak mau repot secara teknis operasional mengurus banyak penduduk pribumi yang 100% buta huruf. Belanda ketika itu juga tidak mau membelanjakan uang yang banyak untuk itu, meskipun uang itu mereka telah peras dari bumi tumpah darah orang-orang pribumi.

Kedua, kebijakan pendidikan populis, yakni kebijakan yang arah dan peruntukannya bagi rakyat banyak. Sebagian orang Belanda di Indonesia saat itu pun banyak yang menginginkan adanya kebijakan pendidikan yang populis. Bahkan seorang keturunan Belanda bernama Multatuli sangat geram dengan sikap Belanda yang hanya mengambil kebijakan untuk kaum priyayi. Multatuli mengetahui bahwa kekayaan yang telah diperas dari bumi Nusantara sudah demikian besarnya. Tetapi, masih sangat sedikit yang telah dikeluarkan untuk mereka. Itulah sebabnya Multatuli menyatakan dengan geram bahwa ”Siapa yang tidak dapat memberikan lebih banyak daripada yang ia terima adalah nol besar dan telah lahir dengan sia-sia”. Kritik terhadap kebijakan pendidikan yang elitis, dan ditambah dengan kritik terhadap rencana peringatan Hari Ulang Tahun Ratu Belanda, telah melahirkan kebijakan yang lebih moderat, yakni Politik Etis, atau Politik Balas Budi. Salah satu pemrakarsa kebijakan seperti itu adalah Van Deventer dengan Triloginya, yakni (1) irigasi, (2) migrasi, dan (3) edukasi. Kebijakan seperti ini dikenal dengan kebijakan pendidikan moderat.

Dalam konsep, kebijakan pendidikn ini sangatlah bagus. Tetapi dalam praktik niat baik ini kenyataannya juga tetap mengarah kepada kepentingan Belanda. Kebijakan itu punya latar belakang untuk dapat mengeruk kekayaan lebih besar lagi. Kebijakan irigasi, ternyata juga hanya untuk kepentingan perkebunan Belanda. Kita tahu, Belanda memang ahli dalam bidang irigasi ini. Dam besar dibangun, saluran primer dan sekunder dibangun. Tetapi, itu semua tidak lain juga untuk kepentingan agar Belanda dapat memperoleh keuntungan besar dalam usaha perkebunannya. Kebijakan migrasi juga demikian. Banyak orang-orang Jawa yang telah dipindahkan ke daerah perkebunan karet milik Belanda, seperti ke Sumatera, bahkan banyak pula yang dipindahkan ke Suriname, dan daerah lainnya. Meski ada sedikit manfaat bagi rakyat, keuntungan besarnya tetap mengalir ke pihak Belanda. Sama halnya dengan kebijakan edukasi. Belanda akhirnya juga membuka beberapa sekolah khusus untuk kaum pribumi.

Apakah Belanda benar-benar akan mencerdaskan mereka? Oh, tidak. Tidak. Sekali-kali tidak!. Anak-anak pribumi yang disekolahkan ternyata hanya untuk kepentingan Belanda, yakni menjadi pegawai rendahan yang harus dapat mengabdi untuk kepentingan Belanda. Ada manfaatnya bagi Nusantara memang. Akhirnya, banyak tokoh perjuangan kemerdekaan yang ternyata lahir di sini. Putra Nusantara yang lulus dari pendidikan Belanda, ternyata memiliki hati nurani yang membela ibu pertiwi. Merekalah yang telah melahirkan organisasi-organisasi pembela kemerdekaan, seperti Dr. Sutomo, Dr. Wahidin Sudirohusodo, dan Ki Hajar Dewantara, yang kemudian bahu-membahu dengan semua elemen perjuangan bangsa yang lainnya telah berjuang dengan gigih untuk kemerdekaan Indonesia.

Mekanisme Kelahiran Kebijakan Pendidikan

Dari kebijakan pendidikan pada zaman kolonial itu, kita dapat menarik pelajaran bahwa kelahiran kebijakan selalu melalui mekanisme sebagai berikut:

Pertama, kebijakan pendidikan merupakan kebijakan politik dan sekaligus sebagai kebijakan publik

Kebijakan pendidikan seyogyanya memang harus menjadi keputusan pihak pemerintah dan wakil rakyat yang duduk di DPR. Mereka adalah wakil rakyat, yang seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat. Dengan demikian, terjadilah proses pro dan kontra terhadap kebijakan yang diajukan pemerintah. Kecenderungannya akan muncul kebijakan elitis atau kebijakan populis, atau perpaduan antara keduanya. Dengan argumentasinya masing-masing, para politisi akan membahas rancangan kebijakan yang diajukan oleh pemerintah dan memberikan persetujuan atau menolaknya.

Pemerintah, dalam hal ini melalui Departemennya masing-masing mengajukan kebijakan dalam Renstra yang telah disusun oleh para pejabat birokrasi dan teknokrasi. Bahkan pokja Resntra telah dibentuk untuk menyusun berbagai kebijakan pendidikan yang akan diambil untuk periode tertentu. Bahkan sebelum era otonomi daerah, acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) selalu digelar untuk memperoleh masukan yang bersifat ’bottom up” untuk menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan rakyat banyak. Jadi, kebijakan itu juga merupakan kebijakan untuk rakyat banyak atau kebijakan publik. Mengingat proses perumusan kebijakan memang memerlukan proses yang cukup panjang, maka proses ini harus dilakukan jauh sebelum rumusan kebijakan itu dituangkan dalam dokumen resmi yang akan diluncurkan.

Kedua, kebijakan pendidikan terlahir dari pemikiran cemerlang para pejabat birokrasi dan teknokrasi

Tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan itu memang lahir dari buah pemikiran. Bahkan dari buah perenungan yang mendalam. Tetapi, karena pemikiran orang banyak biasanya akan lebih baik dari pemikiran seseorang, maka proses perumusan kebijakan biasanya dihasilkan dari kerja Kelompok Kerja, atau dari kegiatan Rapat Kerja Nasional, atau kerja keras tim ahli yang dibentuk untuk itu. Sebagai contoh, Kementerian Pendidikan Malaysia telah membentuk satu Task Force untuk menyusun program ”Smart School” atau ”Sekolah Bestari”, yang sejak tahun 1997 program itu telah menjadi kenyataan.

Ketiga, kebijakan pendidikan itu memiliki arah dan tujuan yang transparan.

Sudah barang tentu, kebijakan pendidikan yang diambil oleh pemerintah sebagai kebijakan publik selalu harus dikonsultasikan dengan publik melalui uji publik yang memadai. Arah dan tujuan kebijakan itu juga harus transparan. Tidak boleh ada udang dibalik batu, seperti yang terjadi dengan kebijakan Triloginya Van Deventer tempo dulu. Sebagai kebijakan publik yang transparan, pelaksanaan kebijakan itu, bagaimana proses dan hasilnya, darimana anggaran dan untuk apa digunakan, juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan pula. Inilah hakikat masyarakat madani yang diharapkan. Transparansi, demokratis, dan akuntabelitas pelaksanaan kebijakan pendidikan menjadi ciri utama pemerintahan yang bersih dan berwibawa di mata masyarakat.

Keempat, kebijakan pendidikan harus dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten.

Kebijakan pendidikan harus menjadi rujukan setiap program dan kegiatan yang dirancang oleh semua jajaran di lingkungan departemen. Tidak boleh ada satu pun program dan kegiatan yang tidak bersumber dari kebijakan yang telah disepakati bersama. Bahkan, seharusnya rambu-rambu program dan kegiatan memang harus telah tampak dengan jelas dalam Renstra yang telah ditetapkan. Konsekuesni dan konsistensi pelakasanaan kebijakan tampak dalam program dan kegiatan, anggaran yang disediakan, serta pelaksanaannya. Kebijakan yang telah ditetapkan, tetapi kemudian tidak disediakan anggarannya, sama saja dengan membunuh janin dalam rahim sang ibunda.

Akhir Kata

Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan; tapi lihatlah sekitarmu dengan penuh kesadaran. Demikian penegasan James Thurber, untuk mengakhiri tulisan singkat ini. Masa lalu tidak untuk disesali, tetapi untuk dijadikan bahan pelajaran (lesson learned) untuk menatap dan menghadapi masa depan dengan penuh keberanian. Apakah kebijakan pendidikan kita dewasa ini telah dirumuskan dengan arah dan tujuan yang jelas? Kita harus dapat menilainya secara jernih, kemudian menyempurnakan jika ada kekurangan dan kelemahannya. Untuk itu, sebuah tim ahli yang kuat dapat dibentuk untuk melaksanakan tugas yang berat itu. Pertanyaan tentang apakah masalah pendidikan kita sebagian disebabkan oleh mekanisme kelahiran kebijakan yang tidak on the right track, hanya tim kerja yang harus menjawabnya. Mudah-mudahan.

TOT dan Olimpiade

Pelatihan guru untuk menjadikan siswa berprestasi dalam olimpiade matematika dan sains telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu di sukolilo surabaya. Pelatihan ini diadakan oleh Muhammadiyah dan diikuti oleh guru IPA dan Sains se jawa timur. Untuk Sains dibimbing oleh tim sains ITS. Tim Sains dari ITS yang salah satunya bernama Bapak Ansory memberikan konsep fisika dengan jelas dan tepat dengan cara demonstrasi maupun praktik.

Dari hasil ini, Allhamdulillah salah satu siswa SMP Muhammadiyah 8 Batu masuk sepuluh besar dalam olimpiade matematika se jawa timur yang diadakan di Universitas Muhammadiyah Malang.

Bayi Kembar

Bayi Kembar

Bagaimana Terjadinya Bayi kembar?

Kira-kira dua pertiga bayi kembar adalah fraternal, artinya bayi berasal dari dua sel telur, masing-masing dibuahi oleh sperma yang berbeda. Kedua bayi berbagi hubungan genetik yang sama seperti halnya kakak laki-laki atau perempuannya. Keduanya bisa sama atau berbeda satu sama lain dan mungkin tidak sama kelaminnya. Karena kedua bayi diawali dari dua embrio yang berbeda, masing-masing kembar fraternal memiliki kantung ketuban dan plasenta masing-masing. Fakta ini kadang-kadang digunakan pada saat persalinan untuk menentukan apakah kembar fraternal atau identik. Namun tidak selalu dapat ditentukan, karena plasenta dapat tercampur bersama selama kehamilan, membuat keduanya nampak seperti satu.
Kembar identik berasal dari bersatunya satu sel telur dan satu sel sperma, yang segera sesudah pembuahan terpisah jadi dua. Kedua bayi kembar ini mempunyai cirri-ciri dan jenis kelamin yang sama. Sekitar 25% adalah “ mirror twins,” artinya beberapa cirri identik mereka ada pada tempat kebalikannya, sehingga masing-masing anak merupakan cerminan dari kembarannya. Kembar identik biasanya memiliki kantung ketuban yang terpisah, tetapi berbagi plasenta yang sama. Meskipun kadang-kadang ada 2 plasenta, namun jarang sekali kembar yang hanya mempunyai satu ketuban dan satu plasenta. Kembar tiga juga dapat identik, dengan satu sel telur terpisah menjadi tiga embrio. Namun, lebih sering kembar tiga berasal dari sel-sel telur yang terpisah atau sebagai dua sel telur, salah satunya terpisah membentuk embrio ketiga. Jika hal ini terjadi, dua
bayi kembar identik dan yang ketiga bayi fraternal. Kembar lainnya yang lebih banyak seperti kembar empat dan kembar lima dapat
terbentuk dengan cara yang sama.

FAKTA ATAU FIKSI ?

“ Kembar selalu muncul pada generasi berikutnya.”
“Kembar bersal dari pihak ayah” Tidak satu pun dari kepercayaan ini yang benar. Masing-masing generasi dari keluarga tertentu memiliki peluang yang sama untuk melahirkan bayi kembar. Dan, meskipun latar belakang genetik ayah tidak ada pengaruhnya. Peluang Anda akan bertambah jika dalam silsilah keluarga ada bayi kembar. Jika Anda sudah pernah melahirkan kembar fraternal, maka peluang Anda untuk memperoleh bayi kembar
fraternal lagi adalah empat kali. Peluang untuk hamil kembar meningkat dengan bertambahnya umur, berat, dan tinggi serta lebih besar dengan setiap kehamilan yang berturutan. Perasaan Sedih Berkaitan dengan Bayi ( Baby Blues ) “Saya tidak dapat menjelaskan pada suami saya apa yang saya rasakan.

Ketika rasa sedih melanda, saya berikan bayi padanya dan meminta pengertiannya. Namun tentu saja akan terasa lebih enak jika ia melingkarkan lengannya ke bahu saya.” Sekitar 50 sampai 80 persen ibu-ibu muda mengalami “ baby blues “. Biasanya dimulai pada hari kedua atau ketiga setelah bayi lahir dan berakhir tidak lebih dari 10 hari kemudian.Gejala-gejalanya meliputi

• menangis.
• perubahan perasaan.
• cemas.
• kesepian.
• penurunan nafsu seks.
• khawatir mengenai sang bayi.
• kurang percaya diri mengenai kemampuan menjadi seorang ibu.

PENCEGAHAN

Apa yang harus dilakukan

• Pencegahan baby blues dimulai pada saat masih hamil.
• Rawat diri Anda. Menu makan yang seimbang, olahraga, dan

Istirahat penting untuk mencegah dan mengurangi perubahan perasaan. Otak Anda dikontrol oleh sejumlah bahan kimia dan hormonal yang produksinya tergantung pada persediaan darah dan oksigen serta zat nutrisi. Cara yang paling efektif untuk produksi hormon tersebut adalah olahraga yang akan merangsang peredaran darah ; istirahat, yang membuat tubuh Anda memperbaiki bagian yang rusak dan memulihkan kembali energi; dan nutrisi yang baik, yang memberikan apa yang dibutuhkan oleh sistem saraf pusat untuk menjaga keseimbangan emosional yang sehat. (Lanjutkan makan vitamin yang dikonsumsi selama hamil selama beberapa bulan berikutnya supaya Anda memperoleh semua nutrisi yang dibutuhkan).

RASA NYAMAN

Apa yang harus dilakukan :

• Banyak istirahat. Mintalah bantuan keluarga, tetangga, teman atau pembantu untuk menjaga bayi Anda sementara Anda tidur siang.
• Setiap hari cobalah berekreasi. Rencanakan acara keluar bersama bayi Anda, atau mintalah keluarga untuk menjaga si kecil sementara Anda pergi berbelanja, jalan-jalan, mengikuti senam, atau pergi makan malam keluar berdua dengan suami.
• Makanlah makanan dengan menu seimbang. Termasuk banyak padi-padian, produk susu, buah-buahan dan sayur segar, serta makanan yang kaya akan protein seperti ikan, ayam, sapi, keju dan polong-polongan.
• Mintalah dukungan. Beritahu pasangan mengenai apa yang Anda rasakan dan mintalah pertolongan dan dukungannya. Ikuti perkumpulan
  ibu-ibu, atau jalin persahabatan dengan ibu-ibu muda lain di kantor
  Anda.
• Percaya diri. Ingat bahkan tanpa pengalaman, banyak orangtua baru melakukan apa yang benar untuk bayi mereka. Apa yang harus Dihindari
  Hindari terlalu menganalisa perasaan Anda. Baby blues adalah peristiwa normal.
• Hindari mencoba melakukan semua yang Anda lakukan seperti sebelum bayi Anda lahir. Pikirkan beberapa saat sebelum memberikan perintah pada orang lain.
• Hindari mengucilkan diri dari keluarga dan teman-teman. Anda perlu waktu pribadi, namun juga perlu dukungan dan persahabatan.

Olimpiade Matematika Muhammadiyah Se Jawa Timur

SMP Muhammadiyah turut serta dalam pelaksanaan olimpiade matematika dan sains Muhammadiyah se jawa timur, yang dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Malang. Salah satu siswa SMP Muhammadiyah 8 Batu masuk 10 besar olimpiade matematika. Dia bernama Maula Ahmad. Sekarang masuk di SMAN 1 Batu.

Strategi Program Pendidikan Indonesia

STRATEGI PROGRAM PENDIDIKAN INDONESIA

2007–2012

Konteks

Strategi program pendidikan ini adalah suatu unsur dari strategi Negara Australia untuk Indonesia, 2007-2012. Strategi pendidikan dikembangkan dalam konsultasi tertutup dengan pemerintah Indonesia, stakeholder kunci Indonesia lainnya lebih dari periode satu tahun yang dimulai pada awal tahun 2006, dan pada tahap draft ditinjau oleh pejabat senior Kementrian Pendidikan Nasional, Kenterian Urusan Agama dan BAPPENAS tahun 2007. Ini mencerminkan “Pendidikan yang Lebih Baik” dari AusAid: Kebijakan untuk Membantu Pengembangan Pendidikan (2007).

Strategi memiliki fleksibilitas untuk penyesuaian terhadap program kami pada keadaan perubahan yang kecil. Ini diperluas sampai dengan tahun 2012. Ketika dirumuskan berdasarkan rencana strategi pemerintah untuk pendidikan tahun 2005-2009 (RENSTRA), berlanjut dengan monitoring dan peninjauan proses pada mid-term akan akan memungkinkan suatu pergeseran pada prioritas orang Indonesia yang baru, ketika ada penemuan prinsip-prinsip.

Australia telah membuat komitmen dalam jangka panjang untuk membantu usaha Indonesia untuk membangun keamanan dan kemakmuran, dan memperkuat institusi demokrasi-nya. Pendidikan adalah titik kritis untuk mengurangi kemiskinan, pertumbuhan dan stabilitas demokrasi dan hak asasi manusia. Karena itu Pemerintah Australia akan memberikan program bantuan pendidikan yang dapat dipertimbangkan untuk lebih dari enam tahun yang akan datang untuk membantu Indonesia untuk mendapatkan lebih banyak anak laki-laki dan perempuan untuk masuk dalam sekolah, dalam waktu yang lama menyediakan bagi mereka pendidikan dengan kualitas yang lebih baik.

Australia percaya bahwa pemerintah partner kita seharusnya mengasumsikan suatu bagian tanggung jawab yang lebih besar pada setiap langkah bantuan pemngembangan, dari seting prioritas dan perencanaan untuk menghantarkan dan implementasi. Laporan resmi program bantuan luar negeri Australia: Australian Aid: Promoting Growth and Stability (2006), mencatat bahwa dalam aturan penguasa yang kuat, dengan perlindungan yang cukup, pembiayaan akan dilewatkan dalam anggaran pemerintah.

Program bantuan pendidikan ini telah dirancang secara bersama antara pemerintah Indonesia dengan system efisiensi pemerintah Indonesia akan mengkritiki program untuk kesuksesanya. Kita percaya bahwa program bantuan yang dimiliki dan dipandu oleh Negara-negara partner akan lebih berkelanjutan. Dalam hal ini kebijakan Australia membantu prinsip-prinsip dari deklarasi Perancis untuk efektivitas bantuan (2005 Paris Declaration on Aid Effectiveness).

Australia melakukan pekerjaan untuk mengurangi beban Indonesia dari beban koordinasi. Kita akan mendukung usaha pemerintah untuk mencapai koordinasi yang lebih efektif dan efisien dari bantuan bilateral.

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan visi untuk pendidikan melalui Rencana Strategi Kementerian Pendidikan Nasional 2005-2009 dan Rencana Strategi Kementerian Urusan Agama 2006-2020 dan ini dipadukan dalam Grand Design: Nine Year Basic Education in Indonesia. Masukan untuk periode lima tahun ini adalah pencapaian pendidikan dasar umum, perbaikan akses dan hak kekayaan, perbaikan standard dan kualitas, perbaikan penguasa dan tanggung jawab. Prioritas Indonesia ini menyediakan kerangka kerja yang mana bantuan Australia telah diprogramkan.

FOKUS STRATEGI KAMI

Kebijakan Indonesia dan perencanaan untuk pendidikan diuraikan dalam sector strategi nasional. Tiga pilar adalah (i) perbaikan hak akses ke pendidikan dasar (ii) perbaikan kualitas pendidikan dasar (iii) perbaikan formulasi kebijakan pendidikan, keuangan, perencanaan dan manajemen oleh pemerintah. Sebagai akses utama dengan laju mendekati 100%, tujuan prioritas pemerintah sekarang adalah memperbaiki kualitas pendidikan pada semua tingkatan sama seperti memperluas akses pada pendidikan tingkat menengah pertama pada akhir decade ini.

Tujuan bantuan Australis kepada sector pendidikan Indonesia, untuk membantu Indonesia menerapkan programnya untuk pemanfaatn secara efektif dan system sekolah yang inklusif menyediakan kesempatan bagi semua anak perempuan dan laki-laki untuk mengakses pendidikan dasar sembilan tahun, dan menyediakan kesempatan bagi laki-laki dan perempaun yang tidak sekolah memanfaatkan kesempatan sekolah dari jalur non formal. Australia akan menjadi partner internasional utama dalam mendukung ekspansi sekolah menengah tingkat pertama di Indonesia.

Bantuan kami akan mendukung system pendidikan public dan swasta Indonesia untuk mengantarkan program kualitas dan relevansi, menyiapkan pelajar untuk memberikan kontribusi pada ekonomi negara dan untuk kesempatan pendidikan lebih jauh, dengan demikian dapat menambah produktivitas manusia dan kontribusi pada pengembangan social.

Investasi dalam pendidikan dan kesehatan dari penduduk Indonesia, terutama orang miskin akan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan persaingan global. Kerja keras akan lebih produktif dan warga Negara akan mendapatkan informasi yang lebih baik. Pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota dan tingkatan yang lain adalah mungkin untuk memperbaiki dalam menanggapi kesadaran yang semakin meningkat dan harapan warga Negara.

Program AusAid akan mengawasi dengan ketat efektivitas performa, memanfaatkan sejauh mungkin indicator yang dikerjakan oleh Pemerintah Indonesia. Program kami juga akan membantu menguatkan pengawasan pemerintah sendiri dan system evaluasi.

Sebagaimana pengawasan terhadap tiga komponen strategi kami, kita akan menilai secara luas terhadap kontribusi program kami tujuan utama yang berhubungan dengan kesamaan jenis kelamin dan pemerintahan yang baik.

Sistem Pendidikan Indonesia

PROFIL

Pengembangan Negara Indonesia merencanakan memimpikan akses universal pada kualitas pendidikan dasar. Infrastruktur social dan pengembangan sumber daya manusia, khususnya wilayah pedesaan, untuk memungkinkan keanekaragaman ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Skala dan struktur system pendidikan mencerminkan ukuran tradisi kebudayaan dari Negara dan yang penting adalah Islam, agama dengan populasi sekitar 90%. Tiga puluh Sembilan juta anak terdaftar pada pendidikan dasar. Jumlah pendaftaran pada tingkatan utama pada tahun 2005 adalah 91% (72% pada tahun 1975).

Keseluruhan jumlah pendaftaran pada tingkat SLTP mencapai 62% naik dari 50% pada tahun 1995. Perbedaan antara daerah kaya dan miskin menjadi pertimbangannya (saat ini jumlah pendaftaran 50% dari paling miskin dan 75% dari paling kaya). Laki-laki dan perempuan terdaftar pada tingkat pertama adalah sama dan pada tingkat SLTP lebih banyak perempuan dari pada laki-laki, khusunya di daerah urban. Perbedaan (celah) antara kaya dan miskin dalam pendaftaran pendidikan lebih besar dari pada antara perempuan dan laki-laki.

Meskipun mayoritas remaja telah keluar dari pendidikan pada tingkat menengah dan beberapa memiliki ketarampilan dasar melek huruf, hanya 1,1 juta yang terdaftar pada program pendidikan melek huruf (pemberantasan buta huruf) non formal. Secara internasional, hal ini merupakan partisipasi yang rendah untuk sekolah non formal.

Sistem pendidikan dicirikan ditandai dengan kerja sama antara negeri-swasta pada semua tingkatan. Pendidikan negeri melayani di bawah otoritas menteri pendidikan nasional dan kantor-kantor di daerah (propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan). Sektor swasta, atau non pemerintah didominasi oleh institusi Islam, dengan pengawasan menteri urusan agama. Jumlah madrasah swasta yang terdaftar adalah 12% untuk pendidikan dasar dan 15% untuk menengah pertama.

Sub-sektor Islam mengantarkan pendidikan dasar melalui madrasah dan pesantren (madrasah dengan fasilitas pondok). Saat ini kira-kira 40.000 madrasah di Indonesia yang ter-registrasi di bawah Kementrian Urusan Agama, yang mana 4.000 adalah milik pemerintah (madrasah negeri). Mereka bersama-sama mengakomodasi kira-kira 6 juta anak-anak usia sekolah. Partisipasi anak perempuan menempati tingkatan tinggi dalam pendidikan Islam (lebih dari 50%). Banyak madarasah didukung oleh komunitas orang miskin dan mayoritas orang tua mengirimkan anak-anak mereka ke madrasah adalah dari 40 juta yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan dasar umum dan menengah di Indonesia adalah pada pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan, dengan peran utama tetap pada pemerintah kabupaten/kota. Kebijakan, strategi dan penentuan standar dikonsentrasika pada pemerintah pusat; 33 propinsi bertanggung jawab pada perencanaan dan jaminan kualitas; 430 kabupaten/kota mengatur sumber daya dan menyelenggarakan pendidikan. Semenjak diumukan aturan desentralisasi pada tahun 2000, pemerintahan propinsi dan kabupaten/kota telah diberi tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan yang lebih menyesuaiakan dengan kebutuhan local.

Kualitas pendidikan dasar di Indonesia (diukur berdasarkan lulusan siswa dan keahlian guru mengajar) secara umum masih kurang. Hasil ujian siswa bervariasi dengan perbedaan yang besar antar kabupaten/kota dan nilai kelulusan yang kurang, di daerah pedesaaan dan daerah terpencil di bawah rata-rata. Sebagian besar guru khusunya di daerah pedesaan dan propinsi-propinsi di Indonesia Timur, tidak terkualifikasi atau di bawah kualifikasi dan ini merupakan distribusi yang tidak adil dari mereka yang telah terkualifikasi. Hasil tes standar Indonesia secara internasional lebih rendah dibandingkan Negara-negara Asia lainnya.

Sejumlah besar anak-anak tidak terpelihara yang mana mempengaruhi kesehatan mereka dan hasil pembelajaran. Indonesia juga menghadapi penyebarab epidemic HIV, berpotensi penyebaran epidemic SARS, avian influenza dan penyakit lainnya. Resiko kesehatan lain yang besar adalah berhubungan dengan air dan makanan yang menimbulkan infeksi yang disebabkan bakteri, narkotika dan penggunaan tembakau. Namun sekolah secara umum belum memiliki strategi yang berhubungan dengan system kesehatan dalam promosi perilaku hidup sehat.

Kemetrian Pendidikan Nasional telah merumuskan strategi perubahan lima tahun, RENSTRA 2005-2009, untuk menunjuk kunci akses dan hambatan kualitas dan pencapaian komitmen internasional-nya untuk menuju “Millennium Development Goals”. Tanggung jawab untuk pembuatan keputusan kunci dan pembelanjaan telah diserahkan kepada kabupaten/kota tetapi saat ini mereka tidak memiliki kapasitas untuk menerapkan perubahan ini.

TANTANGAN

Ketika kemajuan telah dibuat dan target ambisi telah ditetapkan, sector pendidikan Indonesia menghadapi beberapa tantangan. Beberapa yang kritis adalah berhubungan dengan ambisi Indonesia untuk mempercepat universalisasi sekolah dasar dan sekolah menengah tingkat pertama, meningkatkan kualitas agar sama dengan Negara-negara anggota ASEAN dan memastikan bahwa pendidikan memberi kontribusi pada penurunan angka kemiskinan, persamaan gender dan pertumbuhan ekonomi.

Terdapat 38% penduduk usia SLTP yang tidak terdaftar pada pendidikan di sekolah adalah tantangan sector pendidikan yang utama; dan pemerintah telah berkomitmen untuk menyelesaikan ini pada akhir decade ini. Untuk menyediakan akses penuh pada pendidikan SLTP di seluruh negeri, investasi pada infrastruktur sekolah baru akan dipercepat.

Di beberapa kabupaten/kota, tensi social dan konflik bertanggung jawab pada pembusukan system pendidikan. Usaha khusus diperlukan untuk membangun mata rantai yang esensial antara sekolah, komunitas dan pemerintah.

Keuangan pendidikan secara umum tidak kekurangan dan penyesuaian kebijakan akan diperlukan untuk mempersempit gap antara propinsi dengan incoe tinggi dan rendah. Kesatuan pemerintahan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan public akan memperkuat kapasitas mereka dalam analisis politik dan perubahan kebijakan.

Ketika madrasah swasta berkontribusi secara signifikan untuk memperluas akses sekolah SLTP untuk perempuan dan laki-laki dari keluarga dengan penghasilan yang rendah, kualitas penyelenggaraan pendidikan secara umum rendah dari pada sekolah negeri, termasuk madrasah negeri. Sektor pendidikan swasta yang besar adalah sangat terpecah-pecah dan otonomi; kebijakan public berhubungan dengan peran dalam jangka panjang, pembiayaan, penyelenggaraan sekolah Islam swasta telah dikembangkan.

Pemerintah telah menetapkan target untuk menigkatkan tingkat kualifikasi guru, tetapi sebagian besar anggaran pendidikan diambil sebagai gaji, sumber daya yang menunjuk pada isu kualitas guru tidaklah cukup. Otoritas mengenali kebutuhan untuk memperbaiki performa siswa dan meningkatkan standar pendidikan di seluruh negeri, seperti halnya pengurangan perbedaan antara kota dan pedesaan. Tetapi ini dapat dilaksanakan melalui pengaturan yang lebih baik antara stretegi pembiayaan pendidikan dan sector prioritas desentralisasi. Pengalokasian penyebaran yang efektif dari anggaran untuk pembelanjaan non gaji adalah hal pokok untuk perbaikan kualitas pendidikan yang berkesinambungan.

Ketercapaian persamaan gender dalam pendidikan dasar kebijakan yang mendasar bukan hanya dari perspektif hak asasi, tetapi juga untuk membantu anak dan nutrisi keluarga, mengurangi mudah terjangkitnya HIV/AIDS, menurunkan angka kemiskinan internasional dan menunjukkan perbedaan gender pasar buruh. Dalam kedengkian komitmen pemerintah terhadap prinsip persamaan gender, penerapan tidak akan seimbang. Kurikulum dan system training untuk guru-guru sering kali bukan suatu model atau promosi persamaan gender.

Tantangan lain adalah pengaturan yang lebih baik dari fungsi dan organisasi pada pusat, propinsi, kabupaten/kota dan tingkat sekolah/komunitas. Beberapa legislative perlu dalam penyusunan aturan, tetapi penerapannya tidak efektif.

Praktek korupsi juga membatasi pelayanan penyelenggaraan pendidikan yang efektif. Pencapaian target RENSTRA untuk perbaikan penguasa dan trasparansi akan membutuhkan waktu dan ketekunan.